Sederet ‘PR’ Masalah Pendidikan di Jabar yang Harus Dibenahi

Bandung – Proses penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat (Jabar) mendapat sorotan. Pemerhati pendidikan, Ridwan Dhani Wirianata mengatakan, terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang masih perlu dibenahi oleh pemangku kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Salah satu yang ia soroti yaitu kondisi pendidikan di wilayah Kabupaten Subang. Dalam pandangannya, Subang yang saat ini sedang berkembang menjadi wilayah industri di Jabar, mempunyai tantangan yang mesti dibenahi seperti masalah infrastruktur, ketersediaan tenaga pengajar hingga minimnya akses pendidikan.

“Pengenyam pendidikan di Subang juga mayoritas masih sampai tingkat SMA atau SMK. Itu terjadi karena minimnya akses ke perguruan tinggi, bahkan masih ada anak-anak yang putus sekolah dan hanya tamat SD,” katanya, Senin (24/6/2024)

Ia juga menyoroti minimnya partisipasi anak muda Subang terhadap masuknya industri di wilayah tersebut. Masalah ini terjadi karena kurangnya keterampilan yang dimiliki, plus minimnya balai-balai pelatihan yang tersertifikasi di Subang.

“Padahal saat ini Subang sedang mengalami kemajuan cukup pesat. Salah satunya di bidang industri yang masuk ke Subang dan adanya Pelabuhan Patimban, serta dalam rencana pemerintahke depan akan dibuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” tuturnya.

Di sisi lain, ia mengatakan, pemerintah sudah menjalankan reformasi pendidikan, termasuk di Subang. Tapi, perlu strategi dalam menangani masalah tersebut untuk memastikan pendidikan di Subang maupun Jabar bisa mendekati standar yang diinginkan.

Pemprov Jabar menurutnya juga harus fokus pada membangun sekolah unggulan yang berstandar dari di setiap daerah. Sehingga, anak-anak muda yang berprestasi tidak perlu mencari sekolah unggulan ke Jakarta atau ke Bandung.

“Hal lain yang juga perlu diperhatikan secara umum adalah kesejahteraan tenaga pengajar,” ungkapnya.

Kemudian, penyempurnaan sistem alokasi anggaran pendidikan di Jabar menjadi poin penting dalam memastikan dana tersebut tersalurkan secara tepat sasaran. Peningkatan anggaran untuk pembangunan fasilitas, pelatihan guru, serta program-program akademis menurutnya akan menjadi kunci utama menuju transformasi pendidikan yang diidamkan.

“Sebagai contoh, para anggota dewan di DPR, provinsi, dan kabupaten di dapil tersebut bisa membawa dana hibah yang sah baik dari CSR BUMN untuk membangun sekolah, membangun laboratorium, memberikan buku, dan alat-alat penunjang untuk kepentingan pendidikan di sekolah tersebut. Bisa juga memberi program-program beasiswa yang sampai hari ini sudah banyak diberikan pemerintah melalui kementerian atau lembaga dan juga bisa dari BUMN atau swasta,” katanya.

“Perubahan memang tidak terjadi dalam semalam. Namun dengan kesatuan tekad, keberagaman pandangan, dan kerja sama kokoh, impian mewujudkan pendidikan inklusif, inovatif, dan berbudaya di Jawa Barat, termasuk di Subang, dapat terwujud sebagai kenyataan yang indah,” pungkasnya.